TATA LAKSANA

1.1. Adanya Perdes / Keputusan Kepala Desa / SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.

• RPJMDes   ==> Klik disini
• RKPDes   ==> Klik disini
• APBDes   ==> Klik disini
• APBDes Perubahan   ==> Klik disini
• Laporan Pertanggungjawaban   ==> Klik disini
• Undangan Penyusunan Regulasi   ==> Klik disini
• Notulensi Penyusunan Regulasi   ==> Klik disini
• Daftar Hadir Penyusunan Regulasi   ==> Klik disini
• Dokumentasi Penyusunan Regulasi  ==> Klik disini
• Pertanggungjawaban BUMDES   ==> Klik disini

1.2.Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

• SOTK   ==> Klik Disini
• Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa   ==> Klik Disini
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa   ==> Klik Disini
• Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi   ==> Klik Disini
• Format formulir evaluasi   ==> Klik Disini

1.3.Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

• Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan   ==> Klik Disini
• Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa  ==> Klik Disini 
• Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi   ==> Klik Disini
• Format Lampiran Deklarasi Col   ==> Klik Disini
• Rekap Penerima Gratifikasi   ==> Klik Disini

1.4.Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

• ==> Klik Disini

1.5. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

• ==> Klik Dsini

PENGAWASAN

2.1. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa   ==> Klik Disini

2.2. Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah   ==> Klik Disini

2.3. Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi   ==> Klik Disini

KUALITAS LAYANAN PUBLIK

3.1. Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat   ==> Klik Disini

3.2. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa   ==> Klik Disini

3.3. Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya   ==> Klik Disini

3.4. Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat   ==> Klik Disini

3.5. Adanya Maklumat Pelayanan   ==> Klik Disini

PARTISIPASI MASYARAKAT

4.1. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa   ==> Klik Disini

4.2. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan   ==> Klik Disini

4.3. Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa   ==> Klik Disini

KEARIFAN LOKAL

5.1. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi   ==> Klik Disini

5.2. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  ==> Klik Disini